KOTA METRO, A1BOS.COM – Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso meminta pelaksanaan program bantuan bedah rumah disesuaikan dengan kondisi lapangan. Data penerima, kebutuhan material, dan upah tukang harus diverifikasi.

Menurut Bambang, validitas data menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, camat dan lurah diminta aktif mendata serta memverifikasi calon penerima bantuan.

“Saya meminta kepada camat dan lurah untuk berperan aktif dalam pendataan serta verifikasi calon penerima bantuan, khususnya untuk mengatasi kendala administrasi seperti alas hak atau bukti kepemilikan tanah, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan,” ujarnya.

Bambang juga meminta perangkat daerah terkait mengevaluasi pelaksanaan program bedah rumah secara objektif. Evaluasi diperlukan agar program tidak sekadar memenuhi target pembangunan, tetapi benar-benar menghasilkan rumah yang layak bagi penerima.

“Jangan sampai programnya ada, tetapi pelaksanaannya tidak optimal. Kita harus melihat secara jujur apa kendalanya, termasuk material dan upah tukang, supaya masyarakat benar-benar mendapatkan rumah yang layak,” katanya.

Permintaan tersebut disampaikan dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Metro, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro, dan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (13/8/2026).

Kerja sama itu mencakup penguatan pembangunan daerah berbasis data, riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Bambang mengatakan pembangunan daerah membutuhkan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut digunakan sebagai landasan menentukan kebijakan, menyusun perencanaan, hingga mengevaluasi program pembangunan.

BPS Kota Metro, kata Bambang, memiliki peran strategis dalam menyediakan data statistik berkualitas. Sementara Polinela memiliki potensi melalui pendidikan vokasi, penelitian, inovasi teknologi terapan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

“Kerja sama ini jangan berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi harus segera diwujudkan dalam program-program konkret yang terukur dan berkelanjutan,” tegas Bambang.

Kepala BPS Kota Metro Arum Purbowati mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem tata kelola data di Kota Metro.

“Pembangunan yang tepat memerlukan perencanaan yang tepat, dan perencanaan yang tepat memerlukan data yang tepat dan juga berkualitas,” ujarnya.

Arum menilai kolaborasi pemerintah daerah, BPS, dan perguruan tinggi dapat memperkuat pemanfaatan data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan sehingga kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran.

Direktur Polinela Dr. Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si., menyatakan kesiapan institusinya mendukung pembangunan Kota Metro melalui pendidikan vokasi, penelitian, serta pemanfaatan teknologi terapan dari berbagai bidang keilmuan yang dimiliki Polinela.

“Kami berharap sumber daya manusia dan teknologi-teknologi terapan dari Polinela, disinergikan dengan kekuatan Kota Metro di bawah kepemimpinan Pak Wali, dapat menjadi lokomotif di dalam pembangunan daerah,” tutur Dwi.

Selain soal data pembangunan, Bambang menyoroti pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Dia mendorong penggunaan bahasa Lampung setiap Kamis di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dan dunia pendidikan sebagai salah satu upaya menjaga keberlangsungan budaya daerah.(kom/bs)