Bandar Lampung, A1BOS.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat kinerja positif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori fiskal kuat, seiring realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang melampaui rata-rata nasional.

Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar Kemendagri di Jakarta, pekan ini.

Berdasarkan pemetaan Kemendagri, Lampung masuk kategori fiskal kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang semakin solid, sekaligus menunjukkan kemampuan daerah membiayai pembangunan secara berkelanjutan.

Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan kondisi keuangan daerah yang sehat dan resilien, serta memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mempercepat pembangunan dan memperluas pelayanan publik.

Dari sisi belanja daerah, kinerja Pemprov Lampung juga dinilai progresif. Hingga (23/12/2025), realisasi belanja APBD Provinsi Lampung melampaui rata-rata nasional provinsi yang berada di angka 76,80 persen.

Tingginya realisasi belanja ini menegaskan kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program dan kegiatan secara efektif, sekaligus menjadikan APBD sebagai instrumen utama penggerak ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi strategi dari pemerintah pusat untuk menjaga kesinambungan kinerja fiskal daerah.

“Pemerintah Provinsi Lampung akan mengimplementasikan saran serta rekomendasi strategi dari Kemendagri. Langkah konkret yang kami lakukan adalah memperkuat mitigasi dan pendampingan kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar pengelolaan pendapatan dan belanja semakin efektif,” ujar Marindo.

Menurutnya, pendampingan difokuskan pada penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan kualitas pengendalian internal agar APBD berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Pemprov Lampung juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna memastikan pelaksanaan APBD berjalan lebih cepat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Dari sisi pengelolaan kas, posisi kas Provinsi Lampung tercatat berada di bawah rata-rata nasional provinsi sebesar Rp.1,35 triliun.

Kondisi ini menunjukkan Pemprov Lampung tidak menahan dana di kas daerah, melainkan aktif merealisasikan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Pemprov Lampung pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kemandirian fiskal yang kuat, realisasi belanja yang tinggi, serta pengelolaan keuangan daerah yang aktif dan produktif.

Pemprov Lampung memastikan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

(Taklika)