Banyuwangi, A1BOS.COM -  Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengurai kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026–2027. Masing-masing pelabuhan diproyeksikan melayani hingga 500 kendaraan.

Tiga pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Jangkar di Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali.

Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Rabu (4/11/2026).

Rapat tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan dari tingkat pusat hingga Balai, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, serta PT ASDP Indonesia Ferry.

Kepala Dinas Perhubungan Banyuwangi I Komang Sudira Atmaja mengatakan, penyiapan pelabuhan alternatif merupakan bagian dari pembahasan skema pelayanan penyeberangan selama Nataru.

"Rapat ini membahas alternatif layanan pelabuhan di masa Natal dan Tahun Baru," kata I Komang Sudira Atmaja usai rapat.

Berdasarkan hasil survei kondisi pelabuhan, dua pelabuhan di sisi Jawa yang disiapkan adalah Jangkar dan Tanjungwangi. Sementara itu, Pelabuhan Celukan Bawang menjadi alternatif di sisi Bali.

"Jadi pelabuhan di sisi Jawa disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara di sisi Bali disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, yang masing-masing diproyeksikan mengangkut hingga 500 kendaraan," jelasnya.

Untuk mendukung operasional, pemerintah juga menyiapkan 13 kapal penyeberangan. Sebanyak delapan kapal akan beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar dan lima kapal melalui Pelabuhan Tanjungwangi.

Kebutuhan jalur alternatif tersebut berkaitan dengan perkiraan pergerakan kendaraan kelas Vb di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1.000 kendaraan per hari.

"Potensi peningkatan kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu di Ketapang-Gilimanuk," ujar Komang.

Selain armada, kesiapan fasilitas pelabuhan juga masuk dalam pembahasan. Pembenahan yang direncanakan meliputi penambahan penerangan, toilet, serta kamera pengawas atau CCTV.

"Kesiapan fasilitas harus dipastikan sebelum pelayanan dimulai. Kami juga akan berkoordinasi dengan seluruh pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa," jelasnya.

Dalam rapat tersebut juga muncul usulan agar biaya penyeberangan melalui pelabuhan alternatif mendapat subsidi penuh 100 persen atau Rp 0 selama periode Nataru. Usulan itu ditujukan untuk mendorong masyarakat menggunakan jalur alternatif sehingga kepadatan di lintasan utama Ketapang-Gilimanuk bisa berkurang.

Pelayanan penyeberangan alternatif tersebut direncanakan berlangsung pada 18–30 Desember 2026. Jadwal itu mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.

Pemkab Banyuwangi mendukung rencana tersebut. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, terutama untuk menyiapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar pelabuhan.

"Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas," ujar dia.