08117992581

Secara Virtual Pemkot Metro Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Itjen Kemendagri

$rows[judul]

Kota Metro, A1BOS.COM - Pemerintah Kota Metro melalui Asisten II Setda Kota Metro, Yerri Ehwan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Metro mengikuti kegiatan rutin mingguan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dilakukan secara virtual di OR Setda Kota Metro, Selasa (13/03/2024). 

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir mengingatkan, Pemerintah Daerah yang mengalami angka inflasi tinggi untuk dapat memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.

"Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di bulan Ramadhan yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting," ujarnya.


Tomsi juga menekankan, kepada khusus sepuluh Pemda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan inflasi tertinggi untuk melakukan langkah-langkah pengendalian.

"Ini juga masih banyak Provinsi Kabupaten/Kota yang (inflasi) di atas rata-rata nasional, kami berharap bisa menjadi perhatian," tuturnya.

Ia menuturkan, daerah dengan inflasi tertinggi diantaranya Kabupaten Minahasa Selatan tercatat 6,06 persen, Kabupaten Minahasa Utara (5,90 persen), Kabupaten Toli Toli (5,76 persen), dan Kabupaten Pasaman Barat (5,52 persen).

"Saya meminta kepala daerah beserta jajaran terkait bisa meneliti, mengecek, dan merapatkan kembali letak hambatan yang membuat inflasi tinggi di wilayahnya masing-masing," kata Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.

"Selanjutnya bagi kota dan kabupaten yang inflasinya di bawah rata-rata nasional, saya ucapkan terima kasih agar dapat dipertahankan terus," sambungnya.

Selain itu, dirinya menyampaikan, kondisi terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi pada pekan pertama Maret 2024, serta berbagai daerah dengan IPH tertinggi, diantaranya Kabupaten Bone Bolango sebesar 10,73 persen dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 10,43 persen.

"Berikutnya yang IPH-nya minus, ada Aceh Selatan, OKU (Ogan Komering Ulu) Selatan, Kepulauan Yapen, sampai dengan Pegunungan Arfak, saya ucapkan terima kasih dan di sini juga kita lihat bahwa daerah-daerah yang minus ini ada di Aceh, Sumsel, Papua, NTT, bahkan ada di Jawa, yaitu di Pati, kemudian di Lampung, di Maluku, Jateng di Grobogan," jelasnya.

Dari daerah-daerah dengan kondisi minus tersebut, Tomsi menegaskan, daerah-daerah lain harus bisa belajar mendalami langkah pengendalian yang dilakukan. Seperti mempelajari model distribusi agar pasokan komoditas dapat tersalurkan secara lancar kepada masyarakat.

"Kalau dilihat dari transportasi, mungkin kalau bertetanggaan hampir bersamaan. Kalau dilihat dari mungkin menanam, kenapa kita tidak coba untuk ikut menanam. Kalau dilihat dari distribusi, kenapa kita tidak mencoba belajar bagaimana mereka bisa mendapatkan pasokan," paparnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Metro, Yerri Ehwan mengucapkan, terima kasih kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang telah aktif untuk mengikuti rapat inflasi nasional yang digelar oleh Kemendagri. 


Dalam laporannya Yerri menuturkan, bahwa mulai bulan Januari 2024, Provinsi Lampung memiliki 4 Kabupaten/Kota yang menjadi lokus penilaian inflasi yaitu, Kota Metro, Bandar Lampung, Mesuji dan Lampung Timur. 

"Sejak Januari hingga Februari 2024 ini, Alhamdulillah Kota Metro posisinya tetap yang terbaik dari 4 kabupaten/kota di Provinsi Lampung," ungkapnya.

Adapun data pencapaian Kota Metro pada inflasi di bulan Februari berdasarkan tahun ke tahun perbandingan antara inflasi bulan Februari 2024 terhadap Februari tahun 2023 sebesar 2,37%, sementara Bandar Lampung 2,69%, Mesuji 4,19%, dan Lampung Timur 4,35%.

"Kalau mount to mountnya kita pada bulan Februari 2024 terhadap Januari 2024 kemarin 0,5%, Bandar Lampung 0,46% Mesuji 0,25 %,Lampung Timur  0,25%," beber Asisten II Pemerintah Kota Metro, Yerri Ekhwan.

Menurutnya, hasil akumulasi perhitungan di bulan Februari dari 4 daerah menunjukan bahwa inflasi tersebut berdampak pada inflasi Provinsi Lampung. Sehingga, inflasi Provinsi Lampung pada bulan Februari adalah 3,28%.

"Untuk itu alhamdulillah berkat Bapak-Ibu yang saya hormati dari kepolisian, TNI, Bulog dan seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang terus bahu-membahu untuk menurunkan inflasi di Kota Metro," terangnya.

Sesuai dengan instruksi Irjen Kemendagri Asisten II Setda Kota Metro meminta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) untuk melakukan gerakan menanam, untuk memperkuat Gertapaga di Kota Metro dengan menanam bibit cabai dan bawang di halaman rumah. 

"Supaya konsumsi masyarakat tidak seluruhnya beli dari pasar, tetapi sebagian bisa di dapat dari pekarangan," imbuhnya.

"Pemerintah Kota Metro juga melakukan upaya terjadinya inflasi komoditas dengan berbagai kegiatan seperti Pasar Argo Tani Ceria, Dinas Perdagangan, Bidang Perekonomian serta berkolaborasi dengan PKK Kota Metro bekerjasama dengan Bulog dan para pengusaha," pungkasnya. (Aliando)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)