Kota Metro, A1BOS.COM - Pemerintah Kota Metro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Wisma Haji Al-Khairiyah, Metro Pusat, Kamis (12/03/2026). Forum tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penyusunan arah pembangunan Kota Metro.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda formal tahunan. Menurutnya, forum tersebut harus menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan pembangunan yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat.

Ria menyebut, berdasarkan aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD melalui kegiatan reses dan dialog publik, persoalan infrastruktur masih menjadi sorotan utama warga.

“Kondisi jalan rusak masih banyak dikeluhkan masyarakat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut mobilitas warga dan keselamatan pengguna jalan,” ujar Ria.

Ia menilai, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan tidak bisa lagi ditunda. Apalagi, jalan yang rusak tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Menurut Ria, pemerintah daerah perlu menjadikan pembangunan jalan mantap serta sistem drainase yang terintegrasi sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.

Ia juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah yang terbatas tidak boleh menjadi alasan untuk menunda program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Meski ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur tetap harus menjadi prioritas karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain infrastruktur, Ria juga menyoroti isu kesehatan masyarakat. Ia meminta pemerintah daerah tetap fokus pada upaya pengendalian penyakit menular seperti demam berdarah dan tuberkulosis, serta penyakit tidak menular yang terus meningkat seperti diabetes dan hipertensi.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti ancaman alih fungsi lahan pertanian yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

Menurut Ria, pesatnya pembangunan kawasan permukiman di Kota Metro berpotensi menggerus lahan pertanian produktif jika tidak diatur secara ketat.

“Alih fungsi lahan pertanian harus menjadi perhatian serius. Jika tidak dikendalikan, ini bisa berdampak pada ketahanan pangan daerah di masa depan,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kota Metro menegaskan akan mengawal proses penyusunan RKPD 2027 agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ria mengatakan, DPRD akan memastikan arah politik anggaran daerah difokuskan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar belanja administratif.

“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Metro,” pungkasnya.

Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian warga Kota Metro. (Red/ADV)