Lampung, A1BOS.COM - Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf melakukan kunjungan di Dia meninjau persiapan gedung Sekolah Rakyat di kompleks Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Lampung.
Nantinya, gedung yang berlokasi di Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini akan dijadikan tempat sementara untuk siswa yang bersekolah di Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program Presiden Prabowo.

Untuk tahun pertama ini, pemerintah menargetkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berjalan dengan target sebanyak 100 siswa.

Syaifullah mengatakan gedung ini sengaja digunakan karena menunggu proses pembangunan gedung yang direncanakan dibangun di wilayah Komplek Kota Baru, Lampung Selatan.

"Jadi ini adalah penyelenggaraan pertama untuk tahun ajaran 2025-2026 yang Insyaallah jika nanti gedung khusus untuk penyelenggaraan rakyat dibangun akan dialihkan ke sekolah tersebut. Tapi untuk awalan ini akan menggunakan dan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah ada, yang dinilai layak untuk menyelenggarakan sekolah rakyat," katanya, Senin (12/05/2025).

Syaifullah menambahkan sejumlah fasilitas akan ada di gedung sementara Sekolah Rakyat ini diantaranya asrama.

"Sekolah ini adalah sekolah berasrama Bording School, yang tentu itu berarti pendidikan penuh selama 24 jam formal berkarakter dan juga ada pendidikan tambahan lain. Sekolah ini akan menampung 3 jenjang SD-SMP-SMA seperti arahan presiden sekolah rakyat setidaknya menampung 1.000 siswa di tingkat SD-SMP-SMA," ungkap dia.

"Hari ini kita sedang menyelesaikan diseluruh perencanaan dan juga secara simultan sistem rekrutmen perangkat sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan untuk calon siswa. Khusus untuk calon siswa, pertama-tama masuk dalam DTSEN (Data terpadu sosial ekonomi nasional) di sini masuknya desil satu atau mereka yang paling bawah," tuturnya.

"Setelah ada didata itu nanti akan ada kunjungan ke rumah orang tua baik oleh pendamping PKH Kabupaten/Kota, kalau penyelenggaranya itu Provinsi, Dinsos provinsi nanti akan ikut, ditambahkan atau ke data BPS baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota," tambahnya. (JJ)