Fungsi utama dan tugas Tim Korsup KPK diantaranya, menyelaraskan dan mengkoordinasikan program-program pencegahan korupsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan KPK.

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program pencegahan korupsi di seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga negara. 

Dengan demikian Tim Korsup KPK berupaya mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih baik, seperti pada pengelolaan perizinan, tata ruang, dan aset daerah.

Berdasar informasi yang dihimpun dari satu di antara peserta rapat yang enggan disebut demikian mengatakan, Tim Korsup KPK saat ini sedang serius menyoroti terkait berbagai hal di Tubaba, terutama terkait penertiban aset pemkab yang dianggap belum pernah tertib administrasi. 

“Tadi KPK soroti terkait masalah aset Barang Milik Daerah (BMD) yang belum tertib, Masalah Pendapatan Daerah agar dapat transferan, soal pajak, soal pelayanan publik, soal dinkes, soal disdik, soal perizinan hingga capil,” katanya.

Selain itu lebih lanjut dia, Tim Korsup KPK juga meminta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang membidangi melakukan seleksi dan tender proyek dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat benar-benar refleksi dan transparan.

Tim Korsup KPK juga menyorot soal perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda). 

“Tadi Bupati diminta dapat melakukan evaluasi menyeluruh upaya penertiban,” imbuhnya. (JJ)